Untuk mengatasi kenaikan harga bahan bangunan, pemerintah berencana memberikan subsidi bahan bakar minyak (BBM), khususnya solar industri untuk kebutuhan bisnis konstruksi, terutama yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur pemerintah.
Ini juga merupakan upaya pemerintah untuk mengembalikan semangat para pekerja konstruksi yang sudah lama lesu akibat kenaikan harga bahan bangunan.
Gabungan Asosiasi Pelaksana Bangunan Nasional Indonesia (GAPENSI) Andy Rukman Karumba mengapresiasi upaya pemerintah mendukung industri solar. Sebab, kenaikan harga solar lebih dari 100 persen cukup berdampak pada stagnannya pekerjaan konstruksi belakangan ini.
“Ini karena keterbatasan anggaran, jadi kalau pemerintah mau menaikkan harga BBM, itu cukup bagus karena harus bertahap kan,” jelas Andy kepada Kontan.co.id, Kamis (25/8).
Namun, Andy meminta agar kebijakan ini segera diterapkan agar pekerjaan konstruksi bisa berjalan maksimal.
“Kalau di akhir tahun 2022 tidak khawatir, itu akan mempengaruhi proyek yang disepakati. Mungkin misalnya ketebalan aspal akan berkurang karena mahalnya harga aspal dan solar. Di saat yang sama, pengusaha namanya juga mau untung,” jelas Andy.
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan pihaknya telah menerima usulan dari kontraktor untuk menaikkan harga konstruksi.
Menteri Basuki juga mengatakan telah berkoordinasi dengan kementerian terkait seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Perekonomian, Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan Kementerian Perindustrian.
Dari hasil koordinasi, diputuskan akan ada dukungan karena Pertamina, anak usaha BUMN, akan memberikan keringanan harga dengan tidak mengambil margin solar industri untuk kebutuhan proyek-proyek pemerintah.
Sementara itu, PUPR juga akan membayar selisih harga dari nilai kontrak awal yang ditawarkan dengan harga solar setelah marginnya sebesar Rs nol.
Untuk memastikan kapan skema ini akan diterapkan, Menteri Basuki saat ini menunggu hasil perhitungan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Jadi masih ada beberapa perhitungan yang perlu dilakukan pemerintah sebelum bisa memberikan bantuan subsidi untuk harga BBM Industri, karena tentunya ini akan sangat mempengaruhi keuangan negara.